Jayakartatoday.com, SOLO — Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Soloraya, Oma Nuryanto, mengungkapkan bisnis properti di Soloraya tahun 2026 ini masih sangat menantang sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat beberapa bulan terakhir.
“Tahun ini sudah masuk kwartal kedua pada umumnya memang sangat-sangat menantang dari kondisi yang memang pada umumnya daya beli memang turun. Daya beli masyarakat turun kan ini. Penurunannya hampir 30 persen ya dibandingkan tahun kemarin,” ujar dia saat diwawancarai Espos, Kamis (30/7/2026).
Oma menuturkan sebenarnya pemerintah sudah memberikan cukup banyak kemudahan agar bisnis properti bisa tetap melaju cepat. Ada juga program-program untuk mendongkrak penjualan yang lumayan bagus. Kemudahan lainnya yakni rendahnya suku bunga pinjaman dari perbankan di angka 6-7 persen.
“Juga banyak gimik-gimik dari perbankan di mana ada bunga berjenjang sih yang tahun pertama empat persen, nanti tahun ketiga jadi tujuh persen, itu juga sebenarnya cukup membantu. Tapi sampai sekarang masih cukup menantang sih menurut saya pasar properti ini,” tutur dia.
Namun demikian, Oma mengaku tetap optimistis bisnis properti akan kembali naik daun dalam waktu dekat. “Kami optimis sih, optimis di akhir tahun biasanya naik. Karena dengan adanya THR akhir tahun. Itu salah satu untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi kami tetap optimis dengan situasi yang sangat menantang saat ini,” terang dia.
Ditanya properti primadona di Soloraya, menurut Oma, masih rumah subsidi. Sedangkan area yang menjadi primadona para konsumen yaitu Gentan, Solo Baru, dan Colomadu.
“Pada umumnya kalau sekarang tren penjualan ya rumah bersubsidi. Kalau kantong perumahan di Soloraya ya Gentan, Solo Baru, Colomadu, yang kelas-kelas premium. Kalau rumah subsidi di daerah Mojosongo dan sekitarnya cukup banyak seperti Jeruksawit juga Waduk Cengklik ke barat juga,” urai dia.
Menurut Oma, para pengembang properti Soloraya berharap adanya kemudahan dari pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan. Terutama sekarang dengan adanya kebijakan perizinan untuk lahan sawah dilindungi (LSD).
“Cukup menghambat kami dengan adanya LSD ini di mana tumpang tindih aturan daerah dengan pusat, yang di mana daerah di sana boleh atau zona kuning dibolehkan, tapi kebijakan pusat yang LSD ini juga membatasi atau tidak bisa diizinkan. Ini juga tumpah tindih perizinan yang membuat kami selaku pengembang untuk pembebasan atau mencari lahan sekarang susah,” papar dia.
Leave a Reply