Jayakartatoday.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggenjot program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 12 kecamatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas hidup warga miskin sekaligus menekan tingkat kemiskinan.
Program ini merupakan bagian dari ikhtiar Pemkab Sukoharjo untuk menekan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas infrastruktur hunian masyarakat miskin. Program yang direalisasikan di setiap kecamatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga. Setelah rumah mereka selesai direhabilitasi, warga diharapkan dapat tinggal di hunian yang lebih nyaman dan sehat.
Penyerahan bantuan program rehabilitasi RTLH dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, di sejumlah lokasi yang tersebar di Kecamatan Weru, Tawangsari, dan Bulu.
“Pemkab Sukoharjo menggandeng berbagai pihak dalam mempercepat program rehabilitasi RTLH. Salah satunya Baznas Sukoharjo yang turut berpartisipasi mengurangi jumlah RTLH melalui program Sukoharjo Peduli,” kata pria yang akrab disapa Sapto itu, Jumat (30/10/2026).
Sapto menyampaikan program rehabilitasi RTLH merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menyasar warga miskin agar memiliki hunian yang nyaman dan sehat.
Berkat intervensi pemerintah, tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan capaian positif selama lima tahun terakhir. Pada 2021, angka kemiskinan di Sukoharjo sekitar 8,23%. Setahun kemudian, angka tersebut turun menjadi 7,61% pada 2022. Pada 2023, tren penurunan berlanjut dengan persentase kemiskinan sekitar 7,58%.
Angka kemiskinan kembali menurun pada 2024 menjadi sekitar 7,44%. Pada 2025, angka kemiskinan turun menjadi 6,83%, atau berkurang 0,61 poin persentase dibandingkan dengan 2024.
“Angka kemiskinan ekstrem di Sukoharjo pada 2025 sekitar 2,52%. Setiap tahun terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem. Hingga akhir 2025, angka kemiskinan ekstrem sekitar 0,23%,” papar dia.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo, Taufik Aditama, mengatakan hingga awal Oktober 2026 jumlah RTLH yang tersebar di 12 kecamatan mencapai 3.966 unit.
Anggaran program tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti APBD Sukoharjo, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perbankan, serta pengembang perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Selain itu, gerakan kolaborasi penanganan RTLH yang dijalankan pengembang perumahan turut berkontribusi dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Esensi program rehabilitasi RTLH adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
“Sasaran rehab RTLH adalah warga miskin. Selepas direhab, mereka bisa hidup lebih nyaman dan sehat,” urai Taufik.
Leave a Reply