Jayakartatoday.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Agus Irawan, menanggapi permintaan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) soal bantuan seragam dan lembar kerja siswa (LKS) gratis kepada siswa madrasah, sebagaimana yang diterima siswa SD dan SMP negeri maupun swasta di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Agus mengatakan soal permintaan dari PGIN harus dirapatkan dengan jajaran. Ia mengatakan pada 2026 ini soal seragam-LKS gratis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boyolali 2026 masih bersifat uji coba.
“Tahun ini masih uji coba, ternyata tanggapan dan responsnya positif. Sehingga, akan kami tata ulang lagi, untuk anggaran mungkin tahun depan. Yang saat ini sudah disesuaikan anggarannya akan kami jalankan dulu, kalau ada penambahan baru kami koordinasi dengan Pak Sekda, biar anggarannya ditata,” kata dia kepada wartawan ditemui di Pendapa Gede Boyolali, Jumat (31/7/2026).
Agus mengatakan ada kemungkinan seragam untuk madrasah dianggarkan pada tahun berikutnya. Walau begitu, ia mengatakan masih perlu mengecek kekuatan anggaran.
“Kalau anggaran tahun kemarin kan sekitar Rp16 miliar, misal nanti nambah lagi mungkin bisa jadi yang LKS kami hilangkan lalu alihkan ke seragam yang madrasah. Untuk teknisnya nanti biar Disdikbud, Pak Sekda, dan asisten,” lanjutnya.
Sebelumnya, PGIN melaksanakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Boyolali di Ruang Balai Rakyat, Senin (27/7/2026).
Diketahui, Pemkab Boyolali telah mengalokasikan anggaran Rp16,4 miliar untuk penyediaan seragam dan LKS gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta.
Ketua PGIN Boyolali, Hadi Sutikno, mengatakan audiensi bertujuan mempertanyakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap madrasah, baik melalui bantuan operasional pendidikan (BOP), insentif guru, maupun bantuan seragam dan LKS.
“Kalau dikasih [seragam dan LKS] ya alhamdulillah. Tapi arahnya kami lebih ke BOP agar pengelolaannya lewat BOP. Kami juga masih menunggu evaluasi dari Pak Bupati. Informasinya, kalau hasilnya bagus, sekolah di bawah Kemenag juga akan mendapat bantuan,” kata Hadi kepada wartawan seusai audiensi.
Menurut Hadi, madrasah memiliki kontribusi yang sama dalam mencerdaskan generasi Boyolali sehingga layak memperoleh dukungan dari APBD.
Ia berharap DPRD dapat mengawal skema bantuan, baik melalui hibah maupun mekanisme penganggaran lainnya. Sebagai referensi, PGIN membawa contoh kebijakan dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Bantul yang telah memberikan dukungan kepada madrasah.
Di Kabupaten Magelang, bantuan diberikan dalam bentuk hibah, termasuk seragam dan sarana prasarana. Sementara di Kabupaten Bantul, bantuan bagi guru madrasah telah diatur dalam peraturan bupati sejak 2018.
“Harapan kami sederhana, Pemkab Boyolali peduli terhadap madrasah. Soal nominal tidak harus besar, yang penting ada perhatian,” ujarnya.
Aspirasi ke Bupati Boyolali
Hadi mengungkapkan pihaknya pernah menyampaikan aspirasi serupa kepada Bupati Boyolali dan Ketua DPRD pada Oktober 2025. Namun, pada November 2025 justru diputuskan pemberian seragam dan LKS gratis hanya bagi siswa SD dan SMP di bawah Disdikbud.
“APBD bukan hanya untuk Diknas (Disdikbud). Madrasah di bawah Kemenag juga bagian dari masyarakat Boyolali dan ikut berkontribusi mencerdaskan anak-anak serta membayar pajak,” katanya.
Ia menambahkan kebutuhan anggaran BOP bagi seluruh siswa RA, MI, dan MTs di Boyolali diperkirakan kurang dari Rp5 miliar.
Hadi juga mengungkapkan kebijakan seragam gratis bagi SD dan SMP berdampak terhadap penerimaan peserta didik baru di sejumlah madrasah.
“Ada yang sudah mendaftar ke MI kemudian pindah ke SD karena ingin mendapatkan fasilitas gratis. Tetapi ada juga madrasah yang tidak terdampak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, mengatakan pihaknya menerima dua aspirasi utama dari PGIN, yakni pemberian BOP bagi sekolah swasta di bawah Kementerian Agama dari jenjang RA hingga MTs, serta insentif bagi guru madrasah.
“Kami dari Komisi IV mendukung aspirasi ini. Setelah rapat internal, kami akan mengundang pihak terkait, khususnya Disdikbud, sebelum memperjuangkannya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Wahyono.
Menurut dia, contoh kebijakan di Magelang dan Bantul dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, realisasinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kalau melihat kondisi anggaran saat ini, seharusnya memungkinkan. Tinggal nanti pembahasannya terkait prioritas,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, dalam diskusi daring KAHMI Boyolali menjelaskan madrasah sebenarnya telah masuk dalam perhitungan awal. Namun, skema pengadaan seragam dan LKS dari APBD semula hanya diperuntukkan bagi SD dan SMP negeri dengan anggaran sekitar Rp16 miliar.
Seiring pembahasan, sekolah swasta juga diakomodasi tanpa penambahan anggaran. Konsekuensinya, jumlah seragam yang dibagikan dikurangi, salah satunya dengan menghapus bantuan seragam olahraga.
“Dengan pertimbangan seragam olahraga bisa menjadi identitas masing-masing sekolah,” kata Dwi.
Leave a Reply